Perbaikan Sistem Pemilu dan Parpol Perlu Didorong, Demi Lahirkan Caleg Berkompeten dan Hindari Money Politics

JAKARTA - Sistem pemilu saat ini dinilai masih timbulkan persoalan, baik lahirnya calon legislatif ( caleg ) yang inkompeten, maupun money politics. Untuk itu, sistem pemilihan proporsional terbuka yang berlaku saat ini didorong untuk dikoreksi.

Usulan itu dilayangkan Co-Founder Malaka Project, Cania Citta Irlanie, dalam Dialog Persatuan Muda Talks bertajuk "Muda Kritis dan Bersatu: Merawat Demokrasi di Era Digital," di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2025). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Rakernas dan HUT ke-11 Partai Perindo .

Menurutnya, sistem pemilihan popular (popular vote) yang berlaku saat ini, masih menimbulkan praktik money politics. Dengan demikian, ia menilai, pemilu menjadi ajang seberapa besar modal calon pemimpin. Untuk keluar dari masalah ini, Cania menilai perlu adanya perbaikan sistem pemilu.

"Nah, sebenarnya untuk keluar dari game ini, kan kita bisa tweak the system sebenarnya, sistem pemilunya itu sendiri. Makanya kalau saya sendiri sekarang lagi men-support juga nih upaya-upaya revisi UU Pemilu," ujar Cania.

Baca Juga: Cegah Aturan Hasil Akrobat, DPR dan Pemerintah Didorong Segera Bahas Paket RUU Politik

Cania menambahkan, "Kita coba mengevaluasi sebenarnya sistem pemilu kita ini ada nggak sih, ada di-crack gitu ya, sehingga kita keluar dari game bisa bayar berapa-berapa kepala gitu loh. Karena sekarang sebenarnya itu aja yang membuat jadi barrier kita tuh."

Cania memperkirakan, calon pemimpin yang hendak maju di pemilu tingkat daerah harus menyiapkan modal antara Rp30-50 miliar. Menurutnya, tak semua calon yang berkompeten memiliki modal sebanyak itu.