Iran Tutup Selat Hormuz, Pasokan Minyak RI dari Arab Saudi Terancam

JAKARTA - Pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih relatif kuat menghadapi potensi guncangan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, meskipun harga minyak acuan West Texas Intermediate (WTI) telah menyentuh level di atas asumsi makro ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah saat ini masih bersikap wait and see sembari mencermati durasi dan kompleksitas konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

"Kita belum tahu perang ini lama atau pendek dan tujuannya berbeda dengan perang yang lain yaitu perubahan dari pemerintahan atau pergantian rezim. Yang mengkhawatirkan bagi kita tentu penutupan Selat Hormuz di mana itu 20 persen minyak global lewat di sana dan 20 persen dari kebutuhan minyak di Indonesia itu juga berkontrak dengan Saudi," kata Airlangga dalam forum diskusi ekonomi, Senin (2/3/2026).

Baca Juga: Mojtaba, Putra Khamenei, Diajukan sebagai Calon Pemimpin Tertinggi Iran

Airlangga menekankan kepentingan soal ketersediaan dan kestabilan minyak menjadi atensi dunia global karena komoditas ini vital bagi seluruh negara. Ia menjelaskan, di berbagai negara, termasuk anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC), terus berupaya menjaga stok dan produksi untuk memitigasi risiko. "Nah, tinggal masalah transportasi," kata Airlangga merujuk pada tantangan distribusi akibat konflik.

Harga minyak WTI untuk suplai April 2026 tercatat berada pada level 71,78 dolar AS per barel atau naik 7,10 persen dibanding akhir pekan lalu yang senilai 67,02 dolar AS per barel. Meski demikian, Airlangga menilai tekanan fiskal masih terkendali. "Diperkirakan pasukan akan terganggu dan harga WTI per hari ini sudah 73 dolar, namun APBN kita di USD70 dolar per barel jadi relatif masih terkendali," kata dia.