Idulfitri 2025, Menko Polkam Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan dan Perkuat Persatuan Bangsa

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengimbau masyarakat untuk menjaga kerukunan, memilah informasi secara bijak, dan saling memaafkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu dikatakan Budi Gunawan saat menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto di acara video conference kepada seluruh Forkopimda seluruh Indonesia.

Acara itu dalam rangka Siaga Pengecekan Sitkamtibmas pada malam takbiran menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah di Gedung Promoter, Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu, 30 Maret 2025. Hadir dalam acara itu, Kapolri, Panglima TNI, Mendagri, Menhub, Wamendag, Kepala BNPT, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Kepala BNPB, Gubernur Jakarta, Sesmenko Polkam, Sesmenko PMK.

Termasuk Dirjen Perhubungan Darat, Kabaintelkam, Kakorlantas, Kakor Sabhara, Kadiv Humas Polri, Kadensus 88, Kapolda Mentro Jaya, Pangdam Jaya, Danpuspom TNI, Deputi Hanneg Kesbang Polkam, dan Staf Khusus Menag.

Sedangkan, hadir secara virtual para Gubernur, Kapolda, Pangdam, Danrem, Kapolres, dan Dandim di seluruh Indonesia. "Bapak Presiden menitipkan pesan dan Ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri, Mohon Maaf Lahir Batin kepada seluruh Masyarakat Indonesia," ujarnya.

"Sampaikan pesan damai Idulfitri, libatkan tokoh agama, tokoh adat, dan ormas agar Idulfitri menjadi momen rekonsiliasi sosial dan menjaga kesatuan nasional," sambungnya.

Dia mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran dan petugas lapangan yang mengorbankan waktu berlebaran demi menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.

"Volume kendaraan sudah terpantau menurun dan aparat gabungan yang disiagakan di simpul transportasi serta lebih dari 200 titik wisata seluruhnya terpantau aman, lancar dan kondusif," imbuhnya.

Sebagai antisipasi puncak arus balik, Budi Gunawan menyarankan agar pengaturan rekayasa lalu lintas disiapkan, termasuk menyiagakan posko pelayanan, penerapan sistem satu arah jika diperlukan. "Antisipasi potensi bencana alam oleh jajaran TNI-Polri dan BPBD setempat agar siap merespons cepat jika terjadi kontinjensi," katanya.

Dia juga meminta aparat siaga pengamanan untuk daerah rawan gangguan keamanan, seperti Papua dan wilayah perbatasan, dengan penekanan pada kewaspadaan, keselamatan anggota, dan pendekatan ke tokoh-tokoh setempat. "Aparat sebagai representasi negara harus hadir di tengah masyarakat untuk membantu, menjaga, melayani, dan melindungi masyarakat," pungkasnya.

(rca)