loading...
BPK mengapresiasi transformasi yang dilakukan Kementerian Hukum dalam memperkuat tata kelola kelembagaan lewat reformasi birokrasi hingga inovasi pelayanan. Foto/Ist
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi transformasi yang dilakukan Kementerian Hukum dalam memperkuat tata kelola kelembagaan. Penguatan reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, keterbukaan informasi, hingga kerja sama internasional dinilai menjadi modal penting untuk membangun pemerintahan yang semakin akuntabel.
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan, capaian transformasi kelembagaan harus terus dikembangkan agar pemeriksaan keuangan negara tidak berhenti pada penilaian kepatuhan, tetapi menghasilkan perbaikan tata kelola dan manfaat nyata bagi masyarakat. Transformasi itu antara lain terlihat dari peningkatan kualitas reformasi birokrasi, pengembangan inovasi pelayanan publik, penguatan keterbukaan informasi, serta peningkatan kerja sama internasional.
"Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan," ujar Nyoman dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
BPK, kata dia, menilai berbagai capaian itu menjadi modal penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Namun, penguatan tata kelola ke depan juga perlu merespons perubahan lingkungan pemerintahan yang semakin digital dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk analisis data dan kolaborasi lintas sektor.
"Government 5.0 menuntut pendekatan whole-of-government. Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan dengan prinsip ESG," tutur Nyoman.
