loading...
ILUNI FKM UI mendukung Pemkot Depok untuk tetap konsisten menjaga komitmen terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Foto/SindoNews
DEPOK - Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (ILUNI FKM UI) mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk tetap konsisten menjaga komitmen terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Hal itu menyikapi munculnya wacana diperbolehkannya kembali reklame atau iklan rokok di wilayah Kota Depok.
Kota Depok selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang progresif dan berkomitmen terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Pemerintah Kota Depok telah menegaskan keberpihakan terhadap upaya melindungi kesehatan publik dan menciptakan ruang aman bagi anak-anak dan remaja dari paparan rokok.
Kebijakan pelarangan reklame rokok yang diterapkan selama ini telah menjadi bagian penting dari strategi pengendalian tembakau di Kota Depok, sekaligus memperkuat citra kota ini sebagai daerah yang berorientasi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Pemkot Depok Bangun Flyover di Simpang Juanda-Margonda Tahun Depan, Anggaran Rp250 Miliar
Data Dinas Kesehatan Kota Depok per Juni 2025 menunjukkan prevalensi perokok pemula usia 10–18 tahun mencapai 8,9%, sementara sekitar 60% determinan stunting di Kota Depok berkaitan dengan perilaku merokok. Fakta ini mempertegas bahwa rokok masih menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat, terutama bagi generasi muda dan keluarga.
Wakil Sekretaris Jenderal ILUNI FKM UI sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) Manik Marganamahendra menilai, komitmen Kota Depok dalam menjaga kebijakan bebas iklan rokok adalah langkah visioner dan sejalan dengan amanat kesehatan publik.
“Kota Depok telah menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam menunjukkan keberpihakan terhadap kesehatan masyarakat dan perlindungan ruang aman bagi anak. ILUNI FKM UI percaya, arah kebijakan ini perlu dijaga dan diperkuat, bukan dikendurkan,” ujar Manik di Depok, Kamis (16/10/2025).
