Ekonomi Inggris di Ambang Kolaps, Krisis 1976 Bakal Terulang?

JAKARTA - Inggris terancam mengulang krisis ekonomi seperti tahun 1976, seiring lonjakan utang dan biaya pinjaman di tengah keraguan atas kebijakan anggaran pemerintah. Hal ini diperingatkan oleh para ekonomi, dalam laporan yang dirilis Telegraph.

Krisis hampir 50 tahun yang lalu itu memaksa pemerintah mencari pinjaman darurat dari Dana Moneter Internasional (IMF) setelah defisit dan inflasi di luar kendali. Krisis ekonomi Inggris tersebut menjadi salah satu yang terburuk pascaperang, dimana memaksa pemerintah melakukan penghematan besar-besaran hingga membuat partai buruh kehilangan kuasanya beberapa tahun kemudian.

Kini Kanselir Exchequer, Rachel Reeves menghadapi peringatan serupa, ketika proyeksi menunjukkan adanya celah sebesar USD68 miliar dalam keuangan publik dan bunga utang diperkirakan akan melebihi 111 miliar pounds. Utang Inggris saat kini melebihi 96% dari PDB atau sekitar 2,7 triliun pounds, untuk menjadi salah satu beban terberat di negara maju.

Biaya pinjaman pemerintah telah melonjak, dengan imbal hasil obligasi 30 tahun melampaui 5,5%, lebih tinggi daripada yang ada di AS (Amerika Serikat) dan Yunani. Baca Juga: Ramalan Soal Ledakan Utang Nasional Inggris, Kapan Terjadinya?

Mantan Kepala National Institute for Economic and Social Research, Jagjit Chadha mengatakan, kepada Telegraph bahwa diperkirakan "bahayanya sama seperti periode menjelang pinjaman IMF tahun 1976,". Diperingatkan bahwa Inggris bisa kesulitan memenuhi pembayaran pensiun dan kesejahteraan.

Andrew Sentance, yang pernah menjadi pembuat kebijakan di Bank of England mengatakan, bahwa Reeves "sedang dalam jalur untuk menghadirkan krisis ala (mantan Kanselir Inggris Denis) Healey tahun 1976 pada akhir 2025 atau 26,". Ia menuding Partai Buruh memicu inflasi dengan pajak yang lebih tinggi, pinjaman, dan pengeluaran.

Peringatan ini mencuat hanya beberapa minggu sebelum Reeves dijadwalkan bakal mempresentasikan anggaran musim gugur yang pertama, di mana dia diprediksi bakal mengumumkan kenaikan pajak lebih lanjut untuk menutupi kekurangan – sebuah langkah yang dikritik oleh para penentangnya.