loading...
Warga Ukraina di wilayah yang dikuasai Rusia dipaksa untuk ikut berperang. Foto/X
MOSKOW - Kremlin mengklaim telah secara resmi memasukkan wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson di Ukraina yang diduduki sementara ke dalam Distrik Militer Selatan Rusia , sebuah langkah yang akan memungkinkan Moskow untuk memperluas wajib militer paksa di wilayah-wilayah tersebut. Pasalnya, Rusia masih berambisi menguasai Kiev.
Krimea yang diduduki Rusia telah dimasukkan ke dalam distrik ini, menurut Pusat Penanggulangan Disinformasi Ukraina.
“Kremlin sedang mengintensifkan kebijakan mobilisasi represifnya, meletakkan dasar bagi wajib militer ilegal lebih lanjut bagi warga Ukraina di wilayah pendudukan sementara untuk mengkompensasi kerugian militernya sendiri,” demikian pernyataan pusat tersebut, dilansir Euro News.
Bagaimana Moskow memaksa warga Ukraina untuk bertempur di tentara Rusia?
1. Mewajibkan Paspor Rusia di Wilayah Ukraina yang Diduduki Moskow
Kampanye pasporisasi paksa Rusia di Ukraina telah berlangsung sejak invasi pertama Moskow pada tahun 2014 dan aneksasi sepihak Krimea yang diakibatkannya.
Setelah melancarkan invasi skala penuh pada tahun 2022, Kremlin memperluas kebijakan ini ke wilayah lain yang berada di bawah pendudukan Rusia.
Mereka yang menolak mendapatkan paspor Rusia di wilayah pendudukan Ukraina tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, pendidikan, tunjangan sosial, atau bahkan bantuan kemanusiaan. Mengingat orang-orang ini tidak dapat bepergian dan meninggalkan wilayah pendudukan, kehidupan mereka menjadi sangat sulit.
Pada bulan Maret, Kremlin memerintahkan semua warga Ukraina yang tinggal di wilayah pendudukan Rusia untuk mendapatkan paspor Rusia atau "pergi" paling lambat 10 September.
Kampanye tersebut mengakibatkan warga negara Ukraina dipaksa wajib militer ke dalam tentara Rusia dan dikirim untuk berperang melawan negara mereka sendiri.
Sejak dimulainya perang habis-habisan pada tahun 2022 hingga musim panas 2024, Rusia telah memobilisasi sekitar 300.000 orang dari penduduk lokal di Ukraina yang diduduki, menurut Kelompok Hak Asasi Manusia Timur dan Institut Studi Strategis dan Keamanan (ISRS). Angka-angka ini telah didukung oleh dinas intelijen Ukraina.
