Terungkap! Ini Fakta Aturan Dana Pensiun ASN, TNI, dan Polri yang Berlaku Mulai 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Regulasi ini mengubah cara pengelolaan dana pensiun, meski tidak langsung menaikkan besaran uang pensiun yang diterima para pensiunan.

Aturan ini dinilai krusial karena menyangkut keberlanjutan pembayaran pensiunan jutaan aparatur negara di masa depan. Selain itu lewat aturan ini diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana jaminan sosial.

Memperkuat prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pengelolaan aset, serta menjamin keamanan dan keberlanjutan dana peserta. Baca Juga: Purbaya Keluarkan Aturan Baru Dana Pensiun ASN, TNI dan Polri, Ini Isi Lengkapnya

Melalui regulasi ini, negara menegaskan bahwa pengelolaan iuran dan hasil pengembangan dana peserta tidak bisa lagi dipandang sebagai dana biasa. Semua harus dikelola secara hati-hati, profesional, dan transparan, dengan standar yang sejalan dengan praktik pengelolaan investasi institusi besar.

Berikut fakta-fakta penting aturan dana pensiun ASN, TNI, dan Polri yang perlu diketahui masyarakat:

1. Aturan Baru Resmi Berlaku Akhir 2025

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 31 Desember 2025. Regulasi ini menjadi dasar baru pengelolaan dana pensiun ASN, TNI, dan Polri, menggantikan aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi fiskal saat ini.

PMK ini mengatur pengelolaan Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta Jaminan Kematian (JKM).

2. Bukan Kenaikan Uang Pensiun, tapi Ubah Sistem Pengelolaan

Perlu diluruskan, aturan ini tidak menaikkan langsung uang pensiun ASN, TNI, maupun Polri. Fokus pemerintah adalah memperkuat tata kelola dana agar lebih aman, transparan, dan berkelanjutan.

Langkah ini diambil karena jumlah pensiunan terus meningkat setiap tahun, sementara beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) makin besar.