loading...
Menkeu Purbaya menegaskan, bahwa pemerintah belum berencana untuk secara khusus mengejar potensi pajak dari underground economy atau kegiatan ekonomi yang tidak tercatat. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa pemerintah belum berencana untuk secara khusus mengejar potensi pajak dari underground economy atau kegiatan ekonomi yang tidak tercatat.Menurutnya, langkah tersebut belum menjadi prioritas karena masih banyak sektor ekonomi formal yang perlu diperkuat terlebih dahulu.
"Underground sudah lama diomongin dari dulu mau diomongin, ininya zero, resultnya. Jadi daripada ngomongin itu, saya perbaikin yang ada dulu, bukan underground, yang di atas tanah yang kelihatan. Ada kelemahannya yang bisa saya perbaiki. Nanti kalau itu selesai semua baru yang lain lagi," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10).
Purbaya menilai, selama ini banyak pihak membahas potensi besar pajak dari aktivitas ekonomi bawah tanah, namun tanpa disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Baca Juga: Tanpa Ampun! Purbaya Buru 200 Konglomerat Pengemplang Pajak Rp60 Triliun
"Gimana ngukurnya, menghitungnya, orang underground (ekonomi). Dia juga pasti tebak-tebakan, kalau bisa di atas dihitung, berarti bukan underground. Itu tebaknya pasti tebak manggis," kata Purbaya.
Kendati demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan untuk menindaklanjuti sektor tersebut di masa depan. Menurutnya, pemerintah baru akan mengejar pajak dari underground economy apabila data dan potensi nilainya sudah terukur dengan jelas.
"Kalau angkanya clear bisa saya itung betul, kita akan kejar," ungkap Purbaya.
Sebagai informasi underground economy atau ekonomi bawah tanah merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi dalam sistem statistik nasional, baik karena sengaja disembunyikan untuk menghindari pajak dan regulasi, maupun karena bersifat informal.
