Prabowo di WEF: Diplomasi Ekonomi dan Legitimasi Politik

Harryanto Aryodiguno, Ph.D
Ass. Prof. International Relations, President University

KEHADIRAN Presiden Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, bukan sekadar agenda diplomatik rutin. Kehadirannya sebuah strategi politik dan ekonomi yang dirancang untuk membangun narasi baru tentang posisi Indonesia dalam tatanan global.

Dalam forum yang dihadiri pemimpin dunia dan elite ekonomi global, Prabowo tidak hanya menyampaikan capaian pembangunan nasional. Ia juga menawarkan sebuah visi ideologis tentang pembangunan, kemiskinan, dan peran negara.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem di Indonesia telah mencapai titik terendah sepanjang sejarah dan menargetkan penghapusannya dalam beberapa tahun ke depan. Pernyataan ini bukan hanya klaim statistik, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik untuk menampilkan Indonesia sebagai negara berkembang yang berhasil mengelola transformasi sosial-ekonomi.

Di sisi lain, Prabowo juga memperkenalkan program Sekolah Rakyat sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sebuah kebijakan yang bertujuan menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Dengan demikian, WEF menjadi panggung bagi Prabowo untuk memadukan diplomasi ekonomi global dengan narasi politik domestik.

WEF sebagai Arena Politik Global
Secara historis, WEF bukan sekadar forum ekonomi, tetapi arena politik global di mana negara-negara berkompetisi dalam membangun legitimasi dan daya tarik. Negara-negara berkembang memanfaatkan WEF untuk menunjukkan stabilitas, potensi ekonomi, dan kredibilitas kebijakan publik di hadapan investor internasional.

Dalam konteks ini, pidato Prabowo mencerminkan upaya Indonesia untuk keluar dari posisi pasif sebagai objek globalisasi dan tampil sebagai aktor yang memiliki agenda pembangunan sendiri. Prabowo secara implisit mengkritik paradigma pasar bebas yang dianggap gagal menciptakan keadilan sosial, sekaligus menegaskan orientasi pembangunan yang lebih berorientasi pada kedaulatan ekonomi, industrialisasi, dan pembangunan sumber daya manusia.

Narasi ini menunjukkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo berusaha memposisikan diri sebagai negara yang tidak hanya mengikuti arus neoliberal global, tetapi juga merumuskan model pembangunan alternatif yang lebih nasionalistik dan inklusif.