loading...
Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan harus bergerak cepat memastikan perlindungan para pekerja yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Pemulihan pascabencana mesti menempatkan pekerja sebagai prioritas. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA - Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan harus bergerak cepat memastikan perlindungan para pekerja yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Pemulihan pascabencana mesti menempatkan pekerja sebagai prioritas.
“Para pekerja tidak boleh menjadi korban kedua setelah bencana itu sendiri,” ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi DPP Partai Golkar Laode Safiul Akbar, Rabu (10/12/2025).
Baca juga: Update Bencana Sumatera: 965 Meninggal, 1.043 Luka Berat, dan 231 Hilang
BPJS Ketenagakerjaan wajib memastikan seluruh hak jaminan sosial terpenuhi bagi mereka yang terdampak. “Jangan sampai ada hak yang tertunda. Justru di masa darurat seperti ini, jaminan sosial harus hadir paling nyata,” katanya.
Laode menilai pemerintah perlu menyiapkan program pekerjaan sementara berbasis padat karya guna mengantisipasi terhentinya operasional perusahaan. Banyak pekerja kehilangan pendapatan karena tempat mereka bekerja rusak atau tidak dapat beroperasi.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi DPP Partai Golkar Laode Safiul Akbar. Foto: Ist
“Padat karya adalah jaring pengaman yang paling cepat dan paling realistis. Pekerja tetap bekerja, tetap berpenghasilan, dan tetap terlindungi,” ujarnya.
Menurut dia, pentingnya koordinasi lintas sektor agar proses pemulihan berjalan efisien. “Pemerintah pusat, daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha harus duduk bersama. Waktunya bergerak, bukan menunggu” ucapnya.
Laode berharap seluruh langkah tersebut dapat segera diimplementasikan agar para pekerja dapat kembali bangkit setelah bencana. “Tujuan kita sederhana, pekerja selamat, terlindungi, dan punya kepastian penghidupan,” katanya.
(jon)
