Apresiasi Densus 88 Polri, Densus 99 Banser Dorong Kolaborasi dengan Ormas Moderat

JAKARTA - Kepala Densus 99 Satkornas Banser Ahmad Bintang Irianto memberikan apresiasi atas langkah cepat dan profesional Densus 88 Antiteror Polri yang berhasil menangkap enam terduga teroris dalam rentang waktu 17 Juli hingga 5 Agustus 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa negara senantiasa siaga dan tidak lengah dalam menghadapi potensi ancaman terorisme.

Namun, ia mengingatkan penanggulangan terorisme tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. "Kami menyampaikan apresiasi kepada Densus 88 atas kerja cepat dan profesionalnya. Namun, keberhasilan ini harus diikuti dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan," kata Ahmad Bintang dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025). Baca juga: Densus 88 Tangkap 6 Terduga Teroris di Aceh, Jakarta, Jabar, hingga Sulteng

Ia menilai, untuk memperkuat deteksi dini dan upaya pencegahan, Densus 88 perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan ormas yang memiliki pemahaman keagamaan yang moderat serta jaringan akar rumput yang kuat. "Kolaborasi antara aparat dan ormas-ormas yang kapabel sangat penting, agar pengawasan terhadap potensi radikalisme lebih menyentuh langsung ke lapisan masyarakat bawah dan tidak hanya bersifat represif," ujarnya.

Ahmad Bintang juga mengingatkan bahwa meskipun saat ini tidak terjadi aksi teror (zero accident), ancaman laten masih membayangi Indonesia. Karena itu, kewaspadaan harus tetap dijaga dan langkah preventif harus terus dilakukan secara konsisten.

Lebih lanjut, ia menegaskan kesiapan Densus 99 Banser untuk terus menjadi mitra strategis aparat keamanan dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran ideologi kekerasan, khususnya di lingkungan masyarakat bawah dan sektor pendidikan nonformal.

"Banser akan terus berdiri di barisan depan bersama elemen bangsa lainnya untuk menjaga Indonesia dari infiltrasi paham radikal dan tindakan teror yang mengancam keutuhan negara," tegasnya.

Sebagai langkah antisipatif, Ahmad Bintang juga mendorong adanya assessment berkala terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memastikan tidak ada yang terpapar paham radikal. Ia juga menyoroti pentingnya proses seleksi yang ketat terhadap pelamar baru, khususnya pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).