18 Negara dengan Gaji Anggota DPR Tertinggi di Dunia

WASHINGTON - Di banyak negara, termasuk Indonesia, isu mengenai gaji anggota parlemen selalu menjadi sorotan publik karena dinilai tidak seimbang dengan kondisi ekonomi masyarakat. Baru-baru ini, gaji dan tunjangan anggota DPR di Indonesia kembali menuai kritik tajam dari warga, yang menilai jumlahnya terlalu besar di tengah tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Fenomena ini sejatinya tidak hanya terjadi di Indonesia, sebab di sejumlah negara maju gaji anggota parlemen bahkan jauh lebih tinggi, mencapai ratusan ribu dolar per tahun.

Namun, perbedaan mendasar terletak pada konteks: di negara-negara dengan gaji parlemen tertinggi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik umumnya berjalan beriringan dengan besarnya penghasilan wakil rakyat.

Sebaliknya, di Indonesia, kritik masyarakat mencuat karena gaji besar anggota DPR sering kali tidak diimbangi dengan kinerja yang memuaskan maupun kepercayaan publik yang kuat.

Hal inilah yang membuat perbandingan internasional soal gaji parlemen menjadi relevan sekaligus memicu diskusi panjang mengenai apakah penghasilan tinggi selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi.

1. Amerika Serikat: Gaji Kongres Terbesar, Bahkan Menurut Standar Internasional

Anggota DPR dan Senat AS mendapat gaji pokok USD174.000 per tahun—menjadikannya legislatif paling berpendapatan tinggi jika diukur secara absolut di AS. Dengan kurs Rp16.283, itu setara Rp2,83 miliar per tahun.

Meskipun tidak terlalu besar dibandingkan penghasilan CEO korporasi, angka ini jauh di atas rata-rata pekerja profesional. Sebagian anggota bahkan menerima tambahan tunjangan — seperti dana perjalanan, staf, dan fasilitas kantor — membuat total remunerasi dapat jauh lebih tinggi.

Namun, konsep tunjangan ini dilegalisasi secara terbuka dan biasanya dipertanggungjawabkan publik.

Secara relatif, dibanding GDP per kapita AS sekitar USD67.000, gaji legislatif termasuk moderat, tak menciptakan jurang ekstrem.

Meski begitu, kritik tetap muncul, terutama terkait penggunaan dana publik untuk fasilitas pribadi legislator, namun keseluruhan gaji ini tetap cukup diterima publik.

2. Kanada: Gaji Legislator yang Kompetitif

Kanada menempatkan legislatornya pada kisaran USD141.060 per tahun, yaitu sekitar Rp2,30 miliar. Ditambah tunjangan kantor dan transportasi, total kompensasi bisa menyentuh angka yang lebih tinggi, bisa mencapai sekitar 1,5–2 kali gaji pokok.

Dengan GDP per kapita Kanada sekitar USD50.000, remunerasi ini masih wajar dan relatif proporsional.

Disokong sistem transparansi dan regulasi ketat, kritik tentang gaji legislatif di Kanada umumnya lebih terbatas pada struktur tunjangan daripada angka pokok.

3. Jerman: Legislator “Berduit” Plus Tunjangan Melimpah

Anggota Bundestag Jerman mendapatkan USD146.300 per tahun, sehingga sekitar Rp2,38 miliar per tahunnya.

Selain itu, mereka juga menerima tunjangan bulanan tetap (flat-rate) untuk kebutuhan kantor, perawatan staf, dan aktivitas politik lokal, yang jika digabung bisa mendongkrak total kompensasi mendekati USD200.000/tahun.

Namun, budaya transparansi membuat semua tunjangan tersebut tercatat terbuka. Karena GDP per kapita Jerman sekitar USD55.000, angka ini juga masih dalam batas wajar bagi negara maju.

4. Australia: Legislator Gaji Tinggi dengan Sistem Transparan

Di Australia, anggota parlemen federal (House of Reps dan Senat) mendapat USD146.930/tahun atau sekitar Rp2,39 miliar.

Ditopang oleh sistem partai yang mapan dan tingkat kepercayaan publik relatif tinggi, gaji ini tidak memicu kontroversi besar. Tunjangan transportasi, biaya perkantoran daerah, dan subsidi tempat tinggal (bagi legislator dari luar Canberra) menambah angka kompatibel mencapai USD200.000–220.000 per tahun.

GDP per kapita Australia berkisar USD60.000, sehingga remunerasi ini dianggap sepadan.