Wamen Christina: Kementerian P2MI Siap Layani dan Lindungi Pekerja Migran

JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menyebut Kementerian P2MI siap melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia. Dia memastikan Kementerian P2MI akan terus hadir memberikan pelayanan bagi warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia di luar negeri, meskipun statusnya ilegal atau unprosedural.

"Pelayanan yang KemenP2MI berikan ini sejalan dengan isu 'pemimpin harus mewujudkan keselamatan rakyat' yang dibahas Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan pimpinan media massa beberapa waktu lalu," ujar Christina Aryani di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan tujuh jurnalis nasional di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025). Dialog itu juga menjadi momen Presiden Prabowo menyampaikan berbagai pandangan terkait isu-isu strategis yang sedang berkembang di Indonesia.

Berkaca pada pernyataan Presiden Prabowo soal keselamatan rakyat, Christina meminta pekerja migran Indonesia mengakses pelayanan dan bantuan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di berbagai negara penempatan, jika mengalami masalah.

Christina menuturkan, pekerja migran maupun calon pekerja migran juga bisa mengakses call center Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di nomor 0-800-1000 (dalam negeri), +622129244800 (luar negeri), dan laman BP2MI. “Bisa juga melalui WhatsApp di nomor 0811-8080-141, Kantor BP3MI atau P4MI terdekat maupun media sosial kementerian," katanya.

Sedangkan masalah yang kerap dihadapi pekerja migran Indonesia di antaranya terkait permasalahan hubungan kerja seperti gaji tidak dibayar, kontrak kerja tidak sesuai dan lain sebagainya. Wamen Christina juga mengingatkan masyarakat tidak tergiur iklan-iklan lowongan kerja dengan gaji besar di negara-negara yang tidak memiliki kerja sama penempatan dengan pemerintah Indonesia seperti Thailand, Myanmar, dan Kamboja.

"Sosialisasi ini terus disuarakan dalam setiap kunjungan saya ke sekolah-sekolah vokasi. Alasannya negara-negara itu rawan akan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," katanya.

Christina juga menyayangkan masih banyak warga Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), karena tidak memperoleh informasi yang jelas soal pekerjaan di negara penempatan. Seperti kasus Saleh Darmawan (24), warga Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang internasional.

Kementerian P2MI, lanjut dia, terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menangani kasus penempatan pekerja migran ilegal di luar negeri. "Harapannya, tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban TPPO dan tentunya sejalan dengan concern Bapak Presiden Prabowo terkait keselamatan rakyat kita di luar negeri," pungkas Christina.

(rca)