Tingkatkan Produktifitas, APHI Dorong Pengembangan MUK Berbasis Lanskap di Babel

PANGKALPINANG - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong percepatan pengembangan Multi Usaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap di Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Hal ini sebagai upaya meningkatkan produktivitas kawasan hutan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat .

Pengembangan tersebut diarahkan melalui kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pendekatan lanskap dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi sumber daya hutan secara berkelanjutan melalui pengembangan berbagai komoditas hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu. Baca juga: Kinerja Industri Kehutanan Membaik, Pertumbuhan Ekspor Rebound 8,3%

Selain meningkatkan kinerja pengelolaan hutan produksi, model MUK juga diharapkan mampu memperkuat rantai nilai komoditas lokal serta membuka peluang hilirisasi industri berbasis kawasan hutan. Upaya tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperluas praktik perhutanan sosial serta mendorong kemitraan antara perusahaan kehutanan dan masyarakat sebagai bagian dari strategi penyelesaian konflik sosial sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara APHI dan jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (10/3/2026). Mereka membahas peluang penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan daerah.

Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan DLHK Kepulauan Bangka Belitung, Heru Prayoga, mengatakan pemerintah provinsi saat ini mendorong pengembangan komoditas kelapa melalui program perhutanan sosial sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat sekaligus optimalisasi potensi ekonomi daerah. “Program Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mengembangkan komoditas kelapa melalui skema perhutanan sosial guna memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus mengangkat kelapa sebagai salah satu komoditas unggulan daerah,” katanya.