Sengketa Dagang AS vs India, Siapa yang Paling Dirugikan?

JAKARTA - Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan India yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu hubungan paling penting di abad ke-21 kini menghadapi tantangan serius. Ketegangan dagang memuncak berujung pada pengenaan tarif 50% terhadap sebagian besar produk India yang masuk ke pasar AS.

Hubungan kedua negara, yang sebelumnya diwarnai dengan kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke AS, kini berubah drastis. Setelah pertemuan hangat antara Modi dan Presiden AS Joe Biden pada Juni 2023, serta kunjungan berikutnya dengan Presiden Donald Trump, kondisi berubah dalam waktu singkat.

Pada 27 Agustus, sebagian besar barang India yang masuk ke AS dikenai tarif 50%, salah satu tarif tertinggi di dunia. Ketegangan ini memburuk setelah kedua negara gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan dagang, menyusul pengumuman tarif besar-besaran oleh Trump pada April lalu.

Baca Juga: Tarif 50% Trump ke India Resmi Berlaku, Hukuman atas Pembelian Minyak Rusia

Situasi semakin memanas setelah Trump mengumumkan tambahan tarif 25% kepada India terkait pembelian minyak dari Rusia. Memburuknya hubungan dengan salah satu mitra strategis utama AS di kawasan Indo-Pasifik ini menimbulkan kekhawatiran di Washington, yang melihat hubungan dengan India sebagai kunci stabilitas dan keamanan regional.

Di sisi lain, India menghadapi kekhawatiran besar mengenai dampak tarif ini terhadap pertumbuhan ekonomi mereka. Rick Rossow, Ahli Ekonomi India dan Asia di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington, D.C., berpendapat bahwa meski tuduhan Trump soal "proteksionisme" India ada benarnya, alat dan retorika yang digunakan terlalu "keras" dan berpotensi merusak citra politik Modi di dalam negeri.

Namun, perundingan yang gagal tersebut tak hanya dipicu masalah minyak Rusia. Sushant Singh, dosen studi Asia Selatan di Yale University, meyakini kegagalan tersebut juga terkait dengan konflik India-Pakistan yang terjadi pada Mei lalu, di mana Trump mengklaim dirinya berperan dalam perundingan gencatan senjata.