Indonesia Lihatlah! Gubernur Kalimantan Utara Malu Kebutuhan Pokok Rakyat Bergantung pada Malaysia

JAKARTA - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang menyampaikan kekecewaan dan kekesalannya atas bagaimana masyarakat yang tinggal di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia harus bergantung pada Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Zainal, seperti diberitakan media-media Malaysia, mengatakan dia merasa malu karena masyarakat di daerahnya lebih bergantung pada negara tetangga daripada negaranya sendiri.

"Saya pribadi mengalami perjalanan darat dari Malinau ke Krayan yang memakan waktu tiga hari dua malam," katanya.

"Bahkan, kami terpaksa bermalam di pinggir jalan karena kendaraan terjebak di lumpur dan baru bisa ditarik menggunakan alat berat saat hujan," ujarnya.

Keluhan itu telah dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta pada Senin lalu.

Menurutnya, kondisi jalan dan jembatan yang rusak parah membuat warga terpaksa membangun jembatan sementara dari kayu gelondongan secara gotong-royong, semata-mata agar pasokan kebutuhan pokok bisa tersalurkan ke wilayah mereka.

Akibat sulitnya akses ini, harga-harga kebutuhan pokok melonjak tinggi. Misalnya, harga sekarung semen di Krayan mencapai Rp900.000, hampir sama dengan harga di daerah paling terpencil di Papua.

Sekadar diketahui, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan subsidi sebesar Rp15 miliar per tahun untuk biaya transportasi orang dan barang ke daerah perbatasan.

Namun, Zainal memperkirakan jumlahnya mungkin harus dikurangi tahun ini karena kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

Dalam upaya mengatasi ketergantungan terhadap Malaysia, Zainal mengusulkan agar kendaraan milik warga Krayan yang menggunakan nomor registrasi Malaysia diberikan status khusus, seperti yang dilakukan di Batam dan Sabang, sehingga tetap berada di bawah pengawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dia juga menginformasikan, pihaknya tengah berencana membangun jalur penghubung baru antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur untuk memperlancar distribusi bahan pokok dari Samarinda, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap Sarawak.

“Membangun infrastruktur di wilayah perbatasan menjadi kunci jika kita ingin memperkuat kedaulatan nasional dan memastikan semua orang mendapatkan perlakuan yang adil,” paparnya.

(mas)