Dongkrak Potensi Ekonomi Daerah, Kadin Indonesia Perkuat Kolaborasi

JAKARTA - Bidang Penguatan Potensi Daerah (PPD) Kadin Indonesia perkuat kolaborasi dan inovasi dalam mengolah potensi daerah. Tujuannya untuk mendongkrak potensi ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang PPD Kadin Indonesia Wirawan saat menggelar pertemuan di The Groove by Grand Aston, Jakarta pada Senin, 5 Mei 2025. Pertemuan itu dihadiri perwakilan komite tetap, Kadin daerah, serta sejumlah undangan terkait.

“Rapat tersebut bertujuan menyelaraskan program kerja 2025, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, dan mengatasi tantangan dalam pengembangan ekonomi daerah,” kata Wirawan, Kamis (15/5/2025).

Baca juga: Perkuat Perdagangan, Kadin Teken MoU Baru dengan Kamar Dagang AS

Dalam rapat tersebut, Wirawan memaparkan tiga program utama yang akan menjadi prioritas tahun ini yaitu, Program Lentera berupa pelatihan budidaya lele yang menargetkan 1.000 peserta dan pembentukan 100 kelompok usaha baru. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pemula.

Kedua, Daur Emas untuk pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, dengan dukungan pembiayaan hijau dan CSR. Ketiga, Kadin Goes to Region yakni program identifikasi potensi daerah dan peningkatan business matching dengan investor, khususnya di wilayah prioritas.

Baca juga: Kadin Sarankan Indonesia Bangun Kilang Minyak

Sementara itu sebagai langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target, dihasilkan sejumlah rekomendasi yaitu pembentukan tim koordinasi, multi stakeholders dengan pemerintah daerah dan sektor swasta, pembangunan infrastruktur prioritas, seperti cold storage dan perbaikan jalan di sentra produksi.

“Peluncuran platform integrasi data potensi daerah pada kuartal ketiga 2025, Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk percepatan perizinan usaha di daerah,” katanya.

Selain itu, dibahas juga peran komite dan tantangan yang dihadapi. Beberapa komite tetap menyampaikan progress dan kendala dalam implementasi program yaitu Komite 1 telah menyelesaikan pemetaan SDA/SDM di 5 provinsi, Komite 2, mencatat digitalisasi pasar UMKM mencapai 30%, namun masih memerlukan dukungan infrastruktur logistic.