Dewan Pakar PP Pemuda Katolik: Tambang Nikel Ancam Masa Depan Ekologis dan Sosial Papua

JAKARTA - Raja Ampat yang berada di Papua Barat Daya kembali menjadi sorotan public. Hal itu menyusul langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menghentikan sementara aktivitas tambang nikel milik PT Gag Nikel, pada Kamis, 5 Juni 2025.

Kebijakan ini menandai respons negara terhadap meningkatnya tekanan dari masyarakat sipil, aktivis lingkungan, dan dunia akademik yang khawatir atas kerusakan ekologis di salah satu kawasan paling ikonik dan biodiversitas di dunia.

Dewan Pakar Pengurus Pusat Pemuda Katolik Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai langkah Menteri ESDM tersebut sebagai titik balik penting dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Baca juga: Denny Sumargo Minta Prabowo Selamatkan Raja Ampat dari Tambang Nikel: Papua Bukan Tanah Eksploitasi

“Ini bukan semata-mata keputusan administratif, tetapi refleksi dari konflik mendalam antara dua kepentingan besar, yakni pembangunan ekonomi melalui hilirisasi nikel dan pelestarian lingkungan hidup. Harapan saya keputusan yang diambil tidak hanya penghentian sementara saja, tapi harus sampai penghentian total,” ujarnya di Jakarta (7/6/2025).

Pengamat maritim ini juga menilai keputusan tersebut merupakan sinyal bahwa negara mulai menyadari urgensi perlindungan lingkungan di wilayah-wilayah dengan nilai ekologis tinggi. Menurut dia, keberadaan Raja Ampat sebagai kawasan global geopark yang diakui UNESCO tidak seharusnya dipertaruhkan oleh kegiatan pertambangan skala besar.

Baca juga: 22 Jenderal Angkatan Darat Digeser Panglima TNI, 2 Pati dari Baret Merah Kopassus