loading...
China terus mengintensifkan upaya menjadikan yuan sebagai salah satu mata uang cadangan di kelompok negara BRICS, sebagai tandingan dominasi dolar AS dalam perdagangan global. FOTO/AP
JAKARTA - China terus mengintensifkan upaya menjadikan yuan sebagai salah satu mata uang cadangan di kelompok negara BRICS, sebagai tandingan dominasi dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan global. Namun, dorongan tersebut masih menghadapi resistensi dari sejumlah anggota utama aliansi ekonomi tersebut.
Rusia dan Brasil tercatat sudah menggunakan yuan secara luas dalam pembayaran minyak dan komoditas. Namun, India dan Afrika Selatan memilih bersikap hati-hati. Kedua negara itu lebih menginginkan sistem multivaluta yang memungkinkan semua mata uang lokal digunakan bersama-sama, ketimbang menjadikan yuan sebagai satu-satunya mata uang cadangan.
Baca Juga: Simbol Perlawanan Dolar AS, Mata Uang BRICS Tampilkan Desain Unik
Dorongan China ini sejatinya belum dilakukan secara resmi melalui kebijakan formal BRICS. Namun, sinyal kuat disampaikan Beijing sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2023 dan 2024. Pemerintahan Xi Jinping mendorong pemanfaatan yuan dalam perdagangan, pembayaran lintas batas, hingga cadangan devisa bank sentral negara-negara anggota.
Langkah itu semakin menguat setelah sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Rusia akibat perang Ukraina. Sanksi tersebut mendorong Moskow beralih ke yuan dalam transaksi internasional. India pun sempat menggunakan yuan untuk sejumlah pembayaran sebelum menghentikan penggunaannya.
Tak hanya di sektor perdagangan, yuan juga didorong menjadi alat pembayaran pinjaman melalui Bank Pembangunan Baru (New Development Bank/NDB) yang dimiliki BRICS. Menurut laporan Watcher Guru, beberapa negara mitra seperti Pakistan, Sri Lanka, dan sejumlah negara di Afrika telah menerima kucuran pinjaman dalam mata uang China tersebut.
Pengamat menilai langkah ini menjadi strategi tidak langsung Beijing untuk memperluas penerimaan yuan sebagai mata uang global. Namun, upaya ini sekaligus menimbulkan kekhawatiran negara anggota lain akan dominasi ekonomi China yang terlalu besar dalam aliansi tersebut.