4 Anggota NATO yang Tidak Pro-Israel

LONDON - Pengakuan negara Palestina oleh beberapa negara anggota NATO di tengah perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza dapat menandakan pergeseran diplomatik yang substansial, yang menyoroti konsensus Eropa yang berkembang mengenai kenegaraan Palestina.

Langkah tersebut dapat dibaca bukan hanya sebagai seruan untuk solusi dua negara tetapi juga mendesak diakhirinya konflik melalui pengakuan politik.

Selain itu, fakta bahwa beberapa negara Eropa lainnya telah menyatakan niat mereka untuk mengikuti, meskipun mereka belum menetapkan tanggal resmi, menunjukkan momentum yang lebih luas di dalam UE untuk mengakui negara Palestina.

Ini juga bukan sekadar tanda meningkatnya ketidaksabaran dengan status quo. Ini merupakan indikasi yang jelas dari sikap proaktif negara-negara Eropa dan keinginan mereka untuk secara aktif berkontribusi dalam menyelesaikan konflik melalui pengakuan resmi kedaulatan Palestina.

4 Anggota NATO yang Tidak Pro-Israel

1. Norwegia

Norwegia dilaporkan berencana untuk meningkatkan kantor perwakilannya di Tepi Barat menjadi kedutaan besar. Namun, belum ada pernyataan resmi yang dibuat oleh ketiga negara Eropa tersebut mengenai rencana untuk membuka kedutaan besar di Ramallah, menyusul keputusan Presiden Kolombia Gustavo Petro untuk mendirikan kedutaan besar di kota Palestina.

Perkembangan ini menandai pukulan kedua bagi reputasi internasional Israel, menyusul permintaan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan baru-baru ini untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, serta tiga pemimpin kelompok Palestina Hamas atas "kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan" yang dilakukan di Israel dan Jalur Gaza.

Sementara itu, Mahkamah Internasional (ICJ) akan menyampaikan perintahnya pada hari Jumat atas permintaan Afrika Selatan untuk tindakan sementara tambahan terhadap Israel.

Menanggapi keputusan pengakuan tersebut, Israel telah memanggil pulang duta besarnya dari tiga negara Eropa.

Tiga negara Eropa—Norwegia, Irlandia, dan Spanyol—mengumumkan pengakuan resmi mereka terhadap Palestina sebagai negara berdaulat, sebuah keputusan penting yang akan mulai berlaku pada tanggal 28 Mei.

"Di tengah perang, dengan puluhan ribu orang terbunuh dan terluka, kita harus tetap menghidupkan satu-satunya alternatif yang menawarkan solusi politik bagi warga Israel dan Palestina: Dua negara, yang hidup berdampingan, dalam kedamaian dan keamanan," kata Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store.

Store menekankan bahwa "tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara."